TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenal Arifin Mochtar menilai, ada dua hal yang menyebabkan oknum jaksa melakukan tindakan tak terpuji yang menyalahi kode etik jaksa. Pertama, karena inisiatif pribadinya. Kedua, karena 'jebakan' jabatan yang dipegangnya.

Inisiatif pribadi itu, Zaenal mencontohkan, adalah akibat minimnya anggaran penyidikan yang dimiliki kejaksaan. Sementara, tugas yang diemban oleh jaksa cukup berat, sehingga terkadang mereka mengambil jalan pintas untuk menutupinya dengan cara yang tidak terpuji. “Anggaran penyidikan (jaksa) itu sangat rendah,” ujarnya ketika dihubungi hari ini, Senin 14 Februari 2011.

Ia juga mencontohkan 'jebakan' jabatan yang diemban seorang jaksa, yang mendorongnya untuk melakukan tindakan nakal. Menurutnya, seorang jaksa yang mengemban jabatan struktural dituntut untuk mengejar target tertentu. “Setiap jabatan itu kan ditarget karena untuk promosi dia juga,” kata dia.

Jebakan jabatan inilah yang kemudian mendorong para jaksa untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. ”Coba lihat kalau pejabat dari pusat ke daerah, siapa yang menjamu, itu dari mana anggarannya."

Karena itu, Zaenal mengajukan sejumlah poin untuk memperbaiki kejaksaan. Pertama, ia mendesak Presiden untuk melakukan perbaikan dengan melakukan kontrol langsung terhadap lembaga kejaksaan. “Presiden bisa melakukan kontrol secara langsung ke kejaksaan,” ujarnya.

Kedua, adanya pengawasan internal kejaksaan. Ketiga, adanya peran lembaga tertentu untuk mengawasi kinerja kejaksaan seperti adanya komisi khusus yang mengawasi kejaksaan. Dan, keempat, diperlukan peran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak setiap jaksa yang bermasalah.


JAYADI SUPRIADIN